Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Stop Buat Aplikasi: Sudah Ada 27.000 Platform

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah tempat stop membuat aplikasi dan platform baru untuk pelayanan publik. Jokowi mengatakan, saat ini kementerian/lembaga telah memiliki 27.000 aplikasi, melainkan berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini dikenalkan Jokowi dalam acara Metode Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Kementerian, di lembaga, di pemerintahan tempat provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” kata Jokowi saat mempersembahkan ceramah.

Menurut ia, banyaknya aplikasi ini tak mempercepat dan memudahkan pelayanan publik. Jokowi menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.

“Oleh sebab itu, perlu aku sampaikan mulai tahun ini telah aku sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini stop membuat aplikasi yang baru, stop membuat platform-platform baru. Setop. Sebab tadi 27.000 aplikasi yang ada,” jelasnya.

Untuk itu, Jokowi mempersembahkan pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform komputerisasi nasional yang diberi nama INA gotosushimiami.com Komputerisasi. Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari bermacam kementerian/lembaga.

“Dan untuk meningkatkan energi saing Indonesia tadi telah dikenalkan (Kementerian) PAN-RB, kita mesti memperkuat komputerisasi public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga mesti memperkuat GovTech kita,” tutur Jokowi.

“Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA komputerisasi. Memang ini yaitu tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa aku kira migrasinya memang mesti bertahap yang penting dimulai dahulu,” sambung Jokowi.

Peluncuran GovTech Indonesia di Istana
Sebelumnya, Metode Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia akan digelar pada 27 Mei 2024 di Istana Negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mempersembahkan bermacam persiapan telah dimatangkan, termasuk koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga berkaitan percepatan Layanan Komputerisasi Prioritas Terpadu.

“Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan bermacam kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pengerjaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech,” ujar Anas, di Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Anas mengatakan semangat keterpaduan mesti menjadi metode-metode baru yang meninggalkan tradisi satu penemuan kreatif satu aplikasi, yang mengakibatkan ribuan aplikasi di bermacam instansi pemerintahan. Banyaknya aplikasi ini pada akhirnya menjadi susah diinteroperabilitaskan untuk menjadi lebih simpel dan berkhasiat dalam melayani masyarakat.

“GovTech yang akan diluncurkan oleh Presiden bukan aplikasi atau platform, melainkan penyelenggara keterpaduan layanan sebab selama ini instansi pemerintah memiliki layanan sendiri-sendiri yang membuat masyarakat mesti mendownload banyak aplikasi,” terang Anas.

SPBE Summit yaitu momentum dalam mendorong perkembangan layanan komputerisasi pemerintah berbasis pada keperluan masyarakat atau citizen centric.

Acara ini juga akan menjadi ukiran sejarah baru sebab pemerintah akan meluncurkan Govtech sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan komputerisasi pemerintah, mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan komputerisasi publik prioritas.