Legal Ganti Kurikulum Pengajaran, DPR: Tuntaskan Dulu Keadaan Kesejahteraan Guru

Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim legal meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, Rabu (27/3/2024). Kendati demikian tata kelola guru dievaluasi bakal menjadi sandungan implementasi kurikulum yang digadang-gadang bakal meningkatkan mutu pembelajaran peserta ajar di tanah air hal yang demikian.

“Sengkarut permasalahan guru yang hingga ketika ini belum tuntas akan menjadi sandungan efektivitas pemakaian Kurikulum Merdeka. Bagi kami harusnya pemerintah lebih dahulu memprioritaskan penyelesaian manajemen pengelolaan guru sebelum menggunakan kurikulum baru termasuk Kurikulum Merdeka ini,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Kamis (28/3/2024).

Untuk diketahui penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional ini mengacu pada Aturan Menteri Pengajaran, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 seputar Kurikulum Pada Pengajaran power of ninja x500 Kecil Usia Dini, Level Pengajaran Dasar, dan Level Pengajaran Menengah. Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan mulai tahun ajaran baru 2024/2025 dengan menentukan kesiapan satuan pengajaran. Kemendikbud Ristek memberikan masa transisi hingga tiga tahun ke depan.

Huda mengatakan apa pun bentuk kurikulum pengajaran di Tanah Air tidak akan tepat sasaran selama pemerintah tidak membereskan manajemen pengelolaan guru. Mulai dari permasalahan jaminan kesejahteraan, pemerataan distribusi, hingga peningkatan mutu energi pendidik secara terpola .

“Saat ini kita masih menghadapi ketidakjelasan kapan penuntasan program satu juta guru honorer menjadi PPPK, kita juga menghadapi ketimpangan jumlah guru di satu wilayah dengan wilayah lain, hingga permasalahan minimnya literasi digital di sebagian besar guru di Indonesia,” katanya.

Deretan permasalahan tata kelola guru, kata Huda, acap kali menjadi sandungan bagi efektifitas pemakaian kurikulum pengajaran. Bagus kurikulum pengajaran tahun 2023, kurikulum 2013, kurikulum transisi, hingga Kurikulum Merdeka.

“Bagaimana para guru bisa berkosentrasi dengan baik mendidik buah hati bangsa bila mereka hanya menerima honor Rp300 ribu per bulan. Atau bagaimana bisa mereka menjadikan suasana belajar menyenangkan bila tidak kunjung kepastian kapan mereka diangkat menjadi PPPK,” katanya.

Minimnya Literasi Komputerisasi Energi Pengajar
Politikus PKB ini menyuarakan dalam Kurikulum Merdeka para guru mempunyai peran penting menjadikan skenario pembelajaran berdiferensiasi. Penyusunan skenario pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi keharusan karena Kurikulum Merdeka mengidealkan sekolah sebagai wahana menumbuhkan kompetensi dan karakter masing-masing peserta ajar.

“Agar bisa menyiapkan skenario pembelajaran berdiferensiasi ini karenanya seorang guru mesti bisa membentuk tujuan pembelajaran (TP), merumuskan alur tujuan pembelajaran (ATP), membentuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP) dan membikin modul ajar. Di sisi lain mereka mesti berjibaku menutupi kebutuhan sehari-hari karena minimnya kesejahteraan,” urainya.

Kurikulum Merdeka, kata Huda, juga mensyaratkan guru supaya mempunyai literasi digital memadai. Kondisi ini terjadi karena banyaknya aplikasi digital dalam Platfrom Merdeka Belajar (PPM) yang diterapkan untuk mendukung pemakaian Kurikulum Merdeka.

Banyaknya aplikasi digital ini menjadi permasalahan tersendiri karena minimnya literasi digital di kalangan energi pendidik di Indonesia. Selain itu belum meratanya infrastruktur jaringan dunia maya di Tanah Air juga membikin para guru susah mengakses PPM,” pungkasnya.